Apakah Indonesia Sebuah Bangsa yang Bodoh?

Aku duduk di sebuah warung di Sulawesi Tengah, menunggu untuk membayar kopi. "Dua kopi dan dua kue", dan pemilik warung menarik kalkulator, lalu mulai meninju angka-angka di atasnya : 2000 + 2000 + 1000 + 1000 = 6000. Aku memberinya uang 10.000 rupiah. Ia lalu memukul tombol 'Clear', dan meninju angka-angka lagi : 10.000 - 6000 = 4000. Ia memberikan uang kembaliannya kepadaku, sementara pelanggan lain menunggu kopi mereka.

Serius? Apakah ia benar-benar tidak bisa menghitung jumlah sesederhana itu di kepalanya ?

Tanggal 3 Desember, hasil putaran terakhir tes matematika, sains dan keterampilan membaca dengan standar internasional diumumkan. Tes ini disebut PISA, Program for International Student, ditujukan untuk siswa berumur 15 tahun. Dari 65 negara yang berpartisipasi dalam tes PISA ini, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dalam kemampuan membaca, dan ke-64 dalam matematika dan sains. Keterampilan siswa Indonesia yang begitu rendah itu amat mengejutkan. Sebanyak 42 persen dari anak-anak berumur 15 tahun itu tidak memiliki keterampilan dasar dalam matematika, dan tiga dari empat siswa -tepatnya 76 persen- hanya mencapai level satu atau kurang (dari total enam level). Bandingkan dengan Vietnam yang hanya memiliki 14,2 persen anak yang berada di bawah level satu, sementara di Singapura 8,3 persen, dan di Shanghai 3,8 persen.

Tapi bukan perbandingan internasional itu yang benar-benar penting. Yang penting adalah : Bahwa tiga perempat dari anak-anak Indonesia itu tidak memiliki keterampilan matematika dasar yang mereka butuhkan untuk berfungsi dalam masyarakat. Sebanyak dua pertiga tidak memiliki ilmu pengetahuan cukup untuk bersaing secara efektif di dunia modern, dan satu dari lima siswa tidak bisa membaca cukup baik untuk melakukan tugas-tugas mendasar di dunia kerja.

Padahal Indonesia menghabiskan dana untuk pendidikan relatif lebih banyak dibandingkan banyak negara lain. Secara konstitusional ada seperlima dari anggaran publik yang dikhususkan untuk pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Ukuran kelas di Indonesia juga merupakan salah satu yang terkecil dibandingkan sesama negara yang berpendapatan menengah. Di sekolah dasar ada seorang guru untuk setiap 16 siswa (lebih baik daripada Inggris), di sekolah menengah rasio guru dan murid adalah satu dibanding 12 (lebih baik daripada AS). Anehnya, mengapa anak-anak Indonesia tidak belajar lebih baik ?

PENGAMATAN DARI DEKAT

Aku mendapat gambaran lebih jelas saat tinggal bersama keluarga Zunaidi, seorang nelayan di kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Istri Pak Zunaidi adalah seorang guru sekolah dasar, salah satu dari sepuluh guru yang mengajar di sekolah dengan 120 anak-anak.

Sekitar jam 6.30 pagi, perempuan itu masih memasak sarapan ketika putra bungsunya muncul dengan seragam sekolah. Dia menasihati anaknya untuk tidak terlambat. (Di seluruh Indonesia, sekolah dimulai jam 7 pagi). Lalu seorang tetangga datang untuk mengeluh, bahwa proposal mereka untuk pendanaan taman kanak-kanak belum diterima. Bu Zunaidi menaruh beberapa pisang ke dalam minyak panas, dan membuat secangkir kopi. Sekarang sudah jam 7.10, tapi ibu guru itu masih belum mandi dan bersiap mengajar.

Sekitar jam 7.15, aku bertanya jam berapa sekolah dimulai di sekitar sini. Dia tampak agak malu-malu, lalu menunjuk ke arahku, ke tetangga, dan ke pisang goreng. "Tidak apa-apa. Semua orang tahu aku ada tamu."
Kalimat itu mengagetkanku : Jadi kalau dia tidak hadir, itu merupakan kesalahanku ?

Aku bertanya apakah aku bisa mengikutinya ke sekolah, barangkali aku bisa membantu dalam pelajaran bahasa Inggris. Dia tampak sangat lega, lalu mandi dalam waktu singkat, dan jam 7.30 kami sudah berada di sekolah.

Sungguh sebuah kekacauan ! Seratus dua puluh anak berlarian, berteriak dalam pengabaian yang menggembirakan mereka ! Setengah jam setelah kami memulai, tidak ada guru lain yang hadir. Aku mengajarkan bahasa Inggris di Kelas Empat dan Kelas Enam, dan Ibu Zunaidi mengajar di kelasnya sendiri, Kelas Satu. Murid-murid Kelas Dua, Tiga dan Lima diperintahkan untuk masuk ke kelas mereka sambil menekuni buku teks sampai guru datang.
"Jangan berisik !", bu Zunaidi memperingatkan.

Aku menghadapi sekitar 30 anak-anak di bawah usia 12, berdesakan dalam setengah bagian dari ruangan. (Tidak ada cukup ruangan untuk enam kelas, sehingga mereka menggunakan kayu lapis sebagai penyekat).
"Good morning, everyone !", kataku menyapa.
"Good morning, miss !", sebuah respon yang sehat.
"My name is Eliz, what is your name ?", aku mengarahkan pertanyaanku kepada anak laki-laki paling besar yang duduk dekat denganku. Dia telah belajar bahasa Inggris selama tiga tahun. Tapi dia tertegun telah ditanyai sebagai individu, bukan sebagai bagian dari paduan suara yang telah diatur. Dia tak mampu berkata-kata. Anak-anak lain berusaha menarik perhatianku, dan aku senang ketika seorang gadis mengangkat tangannya.
"What is his name ?", tanyaku, sambil menunjuk anak laki-laki yang terdiam di barisan depan itu.
"My name is Fifi !", katanya dengan nada penuh kemenangan.

Tidak ada satupun guru lain yang muncul sepanjang hari itu.

TERLALU BANYAK GURU, TERLALU SEDIKIT PELAJARAN

Bank Dunia telah menuliskan beberapa laporan menarik tentang sekolah di Indonesia. Kesimpulannya jelas : Terlalu banyak guru di Indonesia, membuat negara ini kesulitan membayar gaji mereka. Bank Dunia juga mengatakan bahwa Indonesia perlu mendistribusikan ulang guru-gurunya. Tapi sayang, kesimpulan ini didasarkan pada jumlah guru pada tagihan gaji, bukan jumlah guru yang hadir di kelas. Keduanya sangat jauh berbeda.

Banyak pemerintah daerah yang membayar insentif untuk membujuk guru agar mau bekerja di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Seringkali besarnya insentif itu dua kali lipat gaji guru, tapi tampaknya itu tidak cukup. Bahkan dengan insentif, guru di daerah terpencil itu cenderung membolos bekerja daripada guru di bagian lain. Dan kepala sekolah, orang yang bayarannya paling tinggi, adalah orang-orang paling sedikit terlihat di sekolahnya.

Dalam sebuah penelitian di dataran tinggi Papua Indonesia, tujuh dari sepuluh kepala sekolah tidak bekerja ketika peneliti berkunjung, sementara setengah dari guru juga tidak hadir. Bahkan sekitar seperempat dari semua guru belum menginjakkan kaki di sekolah selama berbulan-bulan. Di daerah yang diklasifikasikan sebagai 'terpencil' di pulau-pulau lain -termasuk di daerah yang sulit diakses di Jawa yang padat-, ada sekitar satu dari lima guru yang tidak hadir pada hari tertentu. Salah satu sebabnya adalah karena kebanyakan orang yang memiliki pekerjaan sebagai guru itu sebenarnya tidak mau mengajar.

Pada suatu masa, mengajar adalah profesi terhormat di Indonesia. Lalu datanglah krisis ekonomi di akhir 1950-an. Inflasi tinggi membuat orang-orang menginginkan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah, apapun itu, karena ada jaminan tunjangan. Cara termudah untuk menjadi PNS adalah menjadi guru. Profesi itu lalu diserbu, bahkan oleh orang-orang yang tidak tertarik dengan pendidikan. Soeharto dan Orde Barunya lalu menempatkan guru, ke satu untuk dijadikan agen negara, sementara perannya sebagai pendidik adalah urusan nomor dua. Inilah saat dimulainya pola pikir birokratis yang sangat mengakar di dunia pendidikan Indonesia.

Meskipun sekarang ada aturan dan standar baru tentang pelatihan guru, pemerintah daerah tetap saja menyewa guru honorer sebanyak apapun sesuka mereka. Orang-orang bergaji rendah itu, sebanyak satu juta di seluruh Indonesia (sepertiganya untuk tenaga kependidikan), dikecualikan dari standar-standar baru tersebut. Mereka mau menerima pekerjaan itu, menunggu saat promosi masal, hingga mendapatkan status PNS penuh.

Bagi bupati atau walikota, pos guru diciptakan sebagai cara berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam pemilihan, atau kepada siapapun yang dianggap berjasa -dari jasa terkecil hingga sedang. Standar menjadi staf sekolah juga diatur agar bisa mempekerjakan lebih banyak pegawai negeri. Karena semakin banyak pegawai negeri, pemerintah daerah akan menarik semakin banyak uang dari pemerintah pusat.

Singkatnya, sekolah diisi dengan orang-orang yang tujuannya adalah menjadi birokrat, bukannya menjadi pendidik. Dan mereka berperilaku seperti birokrat lainnya di Indonesia : Meskipun mereka tahu bahwa mereka harusnya mengajar minimal 26 jam seminggu, mereka juga tahu bahwa semua aturan-aturan itu "bisa diatur". Seperti banyak birokrat lainnya, mereka melihat jam kerja itu sebagai pesta bergerak, dan mengambil waktu istirahat sesuka mereka. Dan seperti birokrat lainnya, mereka membenarkan semua perilaku ini dengan menyalahkan gaji mereka yang rendah : "Kami dibayar dengan gaji kecil, sehingga kami terpaksa mencari pekerjaan sampingan. Apa lagi yang Anda harapkan ?"

Mereka yang datang ke sekolah seringkali tidak punya motivasi. Aku pernah melihat seorang guru duduk merokok, mengobrol dan minum-minum di kantor kepala sekolah selama waktu pelajaran. Ketika aku bertanya tentang komitmen mengajar mereka, mereka bilang telah memberikan tugas pada para murid. Di ruang kelas, anak-anak berumur tujuh dan delapan tahun itu disuruh menyalin pertanyaan pilihan ganda dari buku-buku teks ke catatan mereka. Semuanya disalin, termasuk jawaban yang salah.

Pemerintah mengatasi pengajaran berkualitas rendah ini dengan cara meminta semua birokrat di sekolah untuk mengikuti tes sertifikasi mengajar. Bagi sebagian besar peserta, itu lebih terlihat sebagai kursus singkat 90 jam ketimbang sebagai ujian. Siapapun yang menjalaninya, segera ia akan mendapat gaji dua kali lipat. Hasilnya : Lebih dari 90 persen guru diklasifikasikan sebagai 'sangat tidak kompeten' pada keterampilan mengajar. Lebih dari setengah guru sekolah dasar, dan sekitar sepertiga dari guru SMP … semua dinilai sangat tidak kompeten dalam materi pelajaran mereka. Tapi semua orang yang pernah mengikuti kursus dan telah 'lulus' ujian memperoleh kenaikan gaji, dan akan kembali menjadi guru yang absen empat dari lima hari kerja.

Sistem promosi di sekolah dan universitas negeri, sebagaimana yang ada di birokrasi, semua didasarkan pada masa kerja. Belum ada sistem yang menghargai orang-orang yang bekerja lebih keras, yang mengajar lebih baik, yang menginspirasi anak-anak untuk berpikir, untuk mengeksplorasi, dan untuk mengembangkan potensi mereka.

TERLALU BESAR UNTUK GAGAL

Sebagaimana guru-guru mereka, siswa-siswa Indonesia sepertinya juga selalu lulus ujian, tidak peduli betapa rendahnya keterampilan mereka. Menurut kementerian pendidikan, lebih dari 99,5 persen siswa sekolah dasar lulus ujian nasional. Hanya dalam tes standar internasional yang diawasi dengan hati-hati seperti PISA, maka keterampilan mereka benar-benar diuji.

Banyak surat kabar melaporkan bahwa ujian nasional itu dipenuhi oleh tipu daya. Setiap tahun, koran-koran itu mengisahkan tentang bocornya soal-soal ujian, tentang broker yang menjual jawaban ujian, tentang guru yang membagikan lembar ujian beserta jawabannya, atau bahkan menuliskan jawabannya di papan tulis. Google-lah 'Cara curang dalam ujian nasional' dalam bahasa Indonesia, maka engkau akan mendapatkan ratusan hits tentang 'tips dan trik'. Itu sebabnya headline khas Indonesia dalam koran berbunyi seperti ini : "Ketika kecurangan kolektif menjadi tradisi dalam ujian nasional", atau "Kecurangan sebagai Budaya Akademik".

Tahun lalu aku membaca sebuah artikel di koran tentang sebuah inisiatif baru untuk menghentikan kecurangan di sekolah. Di bawah banner "Berani jujur, Hebat !", yang diterjemahkan secara kasar sebagai "Dare to be honest, that's cool !", sekelompok organisasi berkeliling di sekolah-sekolah Indonesia, memperkenalkan gagasan bahwa kecurangan itu bukannya tak bisa dihindari. Penyelenggara kampanye, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch dan Transparency International, mengatakan bahwa siswa yang tidak melakukan kecurangan itu semakin langka. Mereka mengakui bahwa sebagian besar siswa tidak akan mampu untuk berhenti melakukan curang begitu saja. Namun mereka tetap mendorong agar siswa membuat rencana berjangka untuk menjauhkan diri dari ketidakjujuran.

Seorang kepala sekolah SMA di dataran tinggi Sumatera Barat mengatakan kepadaku, bahwa situasi kecurangan semakin memburuk sejak desentralisasi. Kami duduk mengobrol di kantornya, di bawah potret seorang bupati dan wakilnya yang mengenakan seragam putih dan topi pelaut, dan membuat semua pejabat di Indonesia terlihat seperti pemimpin marching band SMA yang kedaluwarsa.

Aku bertanya apakah desentralisasi telah mempengaruhi pekerjaannya ?
"Oooooooh yeeeeess !" Selalu ada plus dan minus dalam sesuatu seperti desentralisasi, katanya. Ada jeda panjang.
"Plusses dan minuses," dia mengulang kata-katanya. Lalu jeda lagi.
"Sebenarnya, dari sudut pandang pendidikan anak-anak, tidak ada plus-nya," katanya, akhirnya. Dia lalu duduk kembali, dan badannya mengerut.

Desentralisasi sangat menekankan pada "mengajar demi (lulus) ujian". Karena bupati ingin memenuhi janji-janji tentang pendidikan di kabupaten mereka, dan karena kepala sekolah diangkat langsung oleh bupati.
"Jadi kepala sekolah akan melakukan apapun yang diinginkan oleh bupati. Benar-benar apa pun !"
Dia lalu bercerita tentang kepala sekolah yang diberhentikan pada dekade sebelumnya, ketika inspektorat memergoki rekening sekolah yang bocor seperti saringan.
"Kemudian kami melakukan pemilu, dan dia menjadi bintang dari Timses". Kepala sekolah menyebut singkatan dari 'Tim Sukses' itu sambil membuat tanda kutip dengan jari-jarinya, dengan raut wajah yang setengah geli dan setengah jijik.
"Dan sekarang dia menjadi kepala SMA (X). Lalu ada lagi kepala sekolah di SMA lain [Y]; dia dipecat karena berjudi dengan menggunakan uang sekolah. Tetapi ia menjilat bupati, dan dia kembali jadi kepala sekolah."
Dia lalu menghela napas, dan menyandarkan badannya.
"Sungguh contoh yang bagus buat anak-anak", keluhnya.

BERPIKIR KE DEPAN

Jelas itu sebuah tantangan besar di negara yang besar dan bhineka seperti Indonesia, untuk menciptakan kurikulum tunggal dengan manajemen yang memenuhi kebutuhan semua orang. Menyadari hal ini, pemerintah baru-baru ini memperkenalkan sistem yang memberikan kekuasaan yang wajar pada masing-masing sekolah (sembari mengkonsultasikannya dengan para orang tua) untuk mengendalikan dana mereka sendiri : Apakah untuk membangun laboratorium, atau untuk membeli komputer, atau untuk mengurus transportasi bagi anak-anak yang membutuhkan, dan sebagainya.

Tapi soal kurikulum, fleksibilitasnya kurang. Otoritas pendidikan lokal diijinkan memilih dua mata pelajaran sebagai tambahan dari kurikulum inti. Kadang-kadang mereka memilih dengan bijaksana, kadang-kadang tidak. Aku menemukan kepala sekolah sebuah pesantren besar yang sedang putus asa, pesantren yang tidak jauh dari lokasi wisata yang sedang tumbuh di Senggigi, Lombok Barat. Departemen pendidikan lokal telah memerintahkan dia untuk mengubah pilihannya, bahasa Inggris, menjadi bahasa lokal, Sasak.
"Bagi anak-anak di sekitar sini, pekerjaan impian yang memberikan harapan terbaik adalah perhotelan. Tapi aku tidak diizinkan untuk mengajar mereka bahasa Inggris", katanya sedih.

Di tingkat nasional, pengembangan kurikulum tampaknya seperti irasional.

Hasil tes PISA tahun ini bukanlah hal yang baru. Murid-murid Indonesia sudah lama berada di dasar tabel - khususnya untuk kemampuan matematika dan sains- sejak negara itu mulai berpartisipasi dalam tes pada tahun 2003. Otoritas pendidikan di Jakarta mengatakan bahwa semua ini karena siswa Indonesia menghadapi terlalu banyak mata pelajaran di sekolah, sehingga mereka tidak pernah belajar apa pun secara mendalam. Tapi respon mereka berikutnya sungguh menimbulkan rasa penasaran : Dalam kurikulum baru yang dimulai pada tahun 2013, mereka mengurangi jumlah mata pelajaran dengan menghilangkan sains dari kurikulum sekolah dasar. Geografi dan sejarah juga dihilangkan. Tambahan ekstra diberikan untuk pelajaran agama, kewarganegaraan dan matematika .

Orang-orang sinis mungkin berkata bahwa kepentingan pemerintah memang memelihara agar orang-orang tetap bodoh, karena itu membuat mereka lebih gampang diatur. Hal itu tentu saja cocok untuk penjajah Belanda di masa lalu. Satu abad penuh setelah perusahaan perdagangan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, hanya ada 25 'pribumi' di sekolah setingkat SMP. Namun pada akhir tahun 1930-an, jumlahnya mencapai 6.500 orang. Banyak yang percaya bahwa kebijakan "memelihara" agar orang tetap tak terdidik itu sengaja dibuat di era Soeharto. Guru birokrat yang memaksa anak-anak menelan mitos anti-komunis waktu itu tentunya juga akan dituduh sebagai orang yang menjauhkan siswa dari pemikiran kritis. Tapi aku tidak berpikir bahwa kebanyakan orang di pemerintahan sekarang memiliki agenda rahasia untuk membiarkan rakyatnya tetap bodoh .

Sebagai bangsa, Indonesia memiliki kepentingan untuk memperoleh otak cerdas yang bekerja lebih baik, apalagi desentralisasi telah menyebarkan pengambilan keputusan di banyak titik. Dalam sistem yang sangat terpusat, engkau cukup memiliki sekelompok kecil orang-orang super-cerdas, sementara keputusan yang baik dari atas itu akan dilaksanakan di tingkat bawah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun-tahun Suharto, misalnya, direkayasa oleh segelintir ekonom lulusan Amerika, dan dikenal sebagai Mafia Berkley. Tapi sekarang, lebih dari 500 pemerintah mini yang terpisah-pisah membuat keputusan besar tentang pendidikan, kesehatan, investasi dan masih banyak lagi, terlepas dari siapa pun yang duduk di Jakarta. Indonesia membutuhkan ribuan orang dengan kemampuan memecahkan masalah yang luar biasa, dan kebutuhan itu ada di setiap sudut di negeri ini.

Jelas mereka yang membuat keputusan sekarang ini merupakan produk dari sistem (pendidikan) yang begitu mendesak untuk diubah. Abad-abad yang dijalani dengan investasi yang begitu rendah di bidang pendidikan, dekade-dekade yang berlalu dengan menempatkan sekolah sebagai perpanjangan birokrasi, tahun-tahun hafalan yang mekanistik bagi setiap anak - pendek kata hampir semua orang Indonesia -termasuk dosen, guru, orang tua- merupakan produk dari sistem ini. Ini adalah sistem yang menghambat rasa ingin tahu, merusak pemikiran kritis, dan membangun harapan yang rendah.

KEBAIKAN DI ATAS KERTAS

Seperti yang kusebutkan, salah satu pendekatan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan guru (juga pegawai negeri sipil, polisi, dan militer) adalah dengan meminta mereka untuk meningkatkan 'kualifikasi' diri. Selain 90 jam pelatihan, mulai tahun 2015, semua guru diharuskan menjalani pendidikan tinggi empat tahun. Adanya Universitas Terbuka Indonesia adalah hal baik. Namun dari setengah juta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan on-line tersebut, lebih dari tiga perempatnya adalah guru. Sayangnya, banyak di antara mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak memiliki akses internet.

Seharusnya itu mengkhawatirkan. Tetapi memang tidak ada lagi keyakinan bahwa 'kualifikasi' yang dibuktikan melalui selembar ijazah itu sungguh-sungguh mencerminkan kapasitas seseorang. Seorang insinyur dari Jawa dengan gelar PhD berkata kepadaku : "Bagi kebanyakan orang Indonesia, pendidikan adalah tentang mendapatkan ijazah, bukan tentang belajar sesuatu. Jadi sungguh, mengapa kita harus memikirkan kualitas ?"

Banyak orang melangkah lebih jauh : Mereka tidak memikirkan pendidikan sama sekali. Mereka hanya mencari sebuah kafe internet, dan memesan ijazah mereka. Sebuah perusahaan yang menarik biaya empat juta rupiah untuk ijazah SMA, dan dua kali lipat untuk gelar sarjana menyatakan bahwa jasanya : AMAN , LEGAL , TERDAFTAR DI UNIVERSITAS / SEKOLAH , DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELAMAR PEKERJAAN (LAYANAN MASYARAKAT, TNI, KEPOLISIAN, PERUSAHAAN NEGARA , PERUSAHAAN SWASTA). Pada website mereka, pemasok ijazah instan ini mengingatkan pelanggan bahwa: "Semua orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itulah kami ada di sini, bagi Anda yang membutuhkan sertifikat."

Komisi Pemilihan Umum Nasional melaporkan bahwa keluhan yang paling umum yang mereka terima tentang calon bupati dan walikota adalah bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan pendidikan minimal. Ijazah mereka palsu.

Orang-orang yang membeli ijazah setidaknya mendapatkan apa yang mereka bayar. Tetapi banyak keluarga Indonesia yang melakukan pengorbanan besar agar anak-anak mereka lulus, dan mereka mendapatkan jauh lebih sedikit daripada seharusnya. Banyak yang membawa anak mereka pada les privat, seringkali dengan guru yang sama di sekolah. Orang tua tampaknya berpikir bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan kualitas yang lebih baik di sekolah jika mereka membayar ekstra untuk itu, tapi tidak ada bukti yang mendukung dugaan itu. Sebuah perbandingan internasional menemukan bahwa les privat memang meningkatkan performa anak-anak di setiap negara yang diteliti, kecuali Indonesia, yang menunjukkan tidak ada bedanya. Ada sirkulasi di sini : Bahwa produk dari sistem yang buruk (maksudnya orangtua dan guru) tidak selalu memiliki kapasitas untuk merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas generasi berikutnya !

Tapi bagaimana dengan orang tua kelas menengah, orang-orang yang pergi ke sekolah-sekolah swasta mahal yang dikelola oleh pendidik -bukannya birokrat, orang-orang yang pergi ke universitas negeri yang lebih baik, bahkan orang-orang yang belajar di luar negeri ? Mengapa mereka tidak mencerca pendidikan Indonesia yang begitu mengerikan, mengapa mereka tidak mengangkat senjata demi mengembalikan pelajaran sains ke sekolah ?

Agar adil, sebenarnya ada cukup protes pada tahun 2012, membuat kementerian pendidikan tidak jadi memberlakukan kurikulum tanpa sains pada lebih dari 100.000 sekolah sekaligus, melainkan meluncurkannya secara bertahap, dimulai dengan sekitar 6000 sekolah. Setelah kompromi kecil itu, protes pun berhenti dengan tenang.

Kebanyakan orang Indonesia yang menyadari betapa buruknya sistem sekolah nasional itu hanya memutuskan untuk tidak melibatkan diri dengan sistem yang payah tersebut. Sebagaimana orang makmur dan terdidik di seluruh dunia, mereka menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta, meski pilihan tersebut tidak menjamin pendidikan yang lebih baik. Memang hasil PISA yang baru dirilis itu menunjukkan bahwa siswa di sekolah-sekolah negeri di Indonesia mencetak angka yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah swasta. (Penelitian yang lebih rinci menunjukkan bahwa sekolah swasta Kristen merupakan pengecualian, karena secara konsisten mencapai hasil yang terbaik).

PENDIDIKAN TINGGI

Dinding rumah orang-orang Indonesia rata-rata dihiasi foto-foto anak muda dengan topi dan toga. Bahkan TK pun melakukan upacara wisuda, tapi foto yang paling dibanggakan adalah foto anak-anak memegang ijazah SMA, atau sarjana. Aku tidak berbicara tentang rumah kelas menengah. Aku baru saja tinggal di rumah tiga atau empat pasangan Indonesia yang buta huruf, dan semuanya memiliki foto anak-anak yang diwisuda di dinding rumah mereka.

Orang tua miskin sering bekerja sangat keras agar anak-anak mereka menyelesaikan sekolah. Tapi ke mana perginya semua investasi mereka ? Enam juta warga Indonesia yang telah lulus dari SMA saat ini tidak memiliki pekerjaan. Pemerintah menganggap lulusan SMA dan sekolah kejuruan itu 'terampil' , tapi para pemberi kerja menganggapnya lain. Delapan dari sepuluh pengusaha mengatakan bahwa mereka masih kesulitan mengisi posisi manajerial. Hampir setengah dari pekerja 'terampil' yang ditempatkan -bahkan pada posisi yang kurang menuntut- dianggap tidak memiliki pemikiran kritis, kemampuan komputasi atau bahasa Inggris yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kebanyakan perusahaan besar terpaksa melatih ulang hampir semua orang yang memasuki pintu mereka.

Beberapa tahun yang lalu, ketika insinyur lulusan Jerman dan eks presiden interim BJ Habibie masih berpengaruh dalam pemerintahan, terjadi perdebatan nasional tentang perlunya peningkatan pelatihan teknis dan kejuruan di Indonesia. Habibie cenderung memfokuskan kembali sistem pendidikan, tapi ia diteriaki oleh akademisi tua yang keberatan, dan menuduh bahwa gagasannya akan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa buruh. Akibatnya, terjadi ekspansi besar dalam program pendidikan, menciptakan lebih banyak lulusan bertopi dan bertoga tradisional, sementara para pemberi kerja dibiarkan tanpa tukang las atau pekerja terampil lainnya.

Akses ke pendidikan tinggi telah berkembang secara besar-besaran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang-orang muda yang mengikuti pendidikan tinggi tumbuh sebesar 60 persen di antara tahun 1999 dan 2010, lebih dari 4,3 juta. Tapi sekali lagi, kualitas adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Dari sekitar 3500 universitas dan perguruan tinggi yang terdaftar di Departemen Pendidikan, (ini tidak termasuk sekolah-sekolah Islam yang dikelola oleh Departemen Agama), kurang dari 100 dikelola oleh negara, sementara pengawasan terhadap institusi swasta tidak ada. Tak satu pun dari lima universitas terbaik negeri ini masuk peringkat 400 universitas top dunia pada tahun 2012 versi Times Higher Education Supplement, dan tidak satupun yang berhasil mencapai 100 universitas terbaik di Asia.

Hal ini -salah satunya- karena privatisasi parsial perguruan tinggi negeri yang telah menyebabkan mereka melelang tempat mereka kepada penawar tertinggi. Siswa-siswa dengan nilai sekedarnya bisa mendapatkan tempat untuk belajar kedokteran di sebuah universitas top, jika mereka membayar sekitar 250 juta rupiah, belum termasuk biaya. Dan penyebab lainnya adalah, karena profesor universitas dipromosikan hanya berdasarkan senioritas, dengan sedikit atau tidak ada perhatian sama sekali terhadap inovasi dalam penelitian atau keunggulan dalam pengajaran.

Di atas kertas, Indonesia tentu semakin terdidik. Tapi sebelum mereka mulai menuntut lebih dari institusi pendidikan mereka, tampaknya tidak mungkin mereka akan lebih terampil.

[Diterjemahkan oleh Tuty Yosenda, dari karya Elizabeth Pisani dengan judul "A nation of dunces?"]

Mari kita dukung Revolusi Mental, untuk perubahan yang lebih baik. Video ilustrasi berikut mungkin bisa mengajak kita untuk ikut berubah;

Sumber https://www.defantri.com/

Bagikan Artikel ini