Contoh Esai Tentang Korupsi (Singkat, Lengkap, Baru)

Guruberbahasa.com - Contoh Esai Tentang Korupsi 

Tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Memberantas Korupsi 

Korupsi di negeri ini acapkali lebih disebabkan kurangnya keteladanan pemimpin, di samping buruknya mentalitas pengabdian para pelaksana fungsi pemerintahan (mentalitas pegawai pemerintahan), mulai dari pusat sampai lini terbawah. Itu sebabnya, mengapa tugas awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hari-hari pertamanya adalah memprediksi berbagai bentuk economic crime  yang menjadi motif, atau sebaliknya mendorong tumbuh dan berkembangnya perilaku korup perorangan atau korupsi berjamaah. 

Konsistensi dengan kemauan baik dan tekad memberantas korupsi sebagaimana dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia harus mampu meniadakan jargon pelayanan birokrasi selama ini, yang terungkap dalam pernyataan, “Kalau bisa dipersulit, mengapa perlu dipermudah.” Jargon pelayanan publik oleh birokrasi negara seperti itu, merusak keinginan pelayanan pemerintahan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat (pelayanan prima). 

Jargon yang terlanjur tersosialisasi di hampir seluruh aparat negara kita itu, mengakses sikap dan perilaku pegawai pemerintahan yang cenderung korup. Jargon itu mendorong munculnya budaya uang semir, uang pelicin, uang kopi, dan faktor X lain, yang semua termasuk kategori tindak pidana korupsi. Mulai tingkat paling kecil sampai tingkat paling besar (korupsi kelas kakap dan superkakap). 

Pertanyaannya, akan benar-benar mampukah Presiden Susilo Bambang Yudhoyonomerealisasikan janjinya memberantas korupsi di negeri ini? Benarkah tekad Susilo Bambang Yudhoyono akan memimpin langsung pemberantasan korupsi di negera kita, dapat mengurangi kuantitas dan kualitas korupsi, karena meniadakannya sama sekali sebagaimana pengalaman di hampir seluruh negara di planet bumi ininyaris mustahil? Jawabannya, tidak bergantung hanya kepada presiden, wapres, dan seluruh anggota kabinetnya. Semua itu juga bergantung kemauan baik, keteladanan serta tekad segenap unsur penyelenggaraan negara, mulai tingkat pusat hingga kelurahan/desa, bahkan hingga pedukuhan, untuk menjauhi segala perilaku korupsi. 

Sekalipun demikian, pemberantasan korupsi tanpa kemauan baik, keteladanan dan tekad seluruh anggota parlemen (pusat dan daerah), pun akan percuma. Hal ini karena tidak semua arah pemerintahan merupakan bagian kewenangan presiden, maka peran parlemen dalam pemberantasan korupsi mutlak diperlukan. 

Apalagi kalau diingat betapa luas cakupan sistemik, moral, dan hukum di balik beban tugas setiap anggota parlemen. Oleh karenanya, sangat logis bila banyak orang berkata, “omong kosong presiden bisa memberantas korupsi tanpa dukungan parlemen.” 

Oleh : Novel Ali (Dikutip seperlunya dari harian Solopos, 2 November 2007)

Sumber http://www.guruberbahasa.com/

Bagikan Artikel ini